Dalam hukum perdata Indonesia, istilah “pembatalan perjanjian PMH” sebenarnya mencampuradukkan dua konsep hukum yang berbeda namun sering berkaitan dalam sengketa kontraktual, yaitu:

1. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) – Diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

2. Wanprestasi (Ingkar Janji) – Kelalaian dalam memenuhi perjanjian (Pasal 1243 KUHPerdata), yang menjadi dasar utama untuk pembatalan/pembubaran suatu perjanjian (Pasal 1266 KUHPerdata).

Untuk memahami bagaimana kedua konsep ini berinteraksi hingga melahirkan gugatan pembatalan perjanjian yang didasari oleh PMH, kita perlu membedah konstruksi hukumnya secara mendalam.

1. Dikotomi PMH vs Wanprestasi dalam Perjanjian

Secara doktriner, Anda tidak bisa menggugat “pembatalan perjanjian” murni hanya karena PMH biasa, sebab perjanjian lahir dari kesepakatan (Pasal 1313 KUHPerdata).

• Wanprestasi terjadi ketika ada perjanjian yang sah, namun salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya.

• PMH terjadi ketika ada tindakan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, tanpa perlu adanya hubungan kontrak sebelumnya.

Namun, kapan PMH bisa membatalkan suatu perjanjian? Hal ini terjadi dalam dua kondisi utama:

1. PMH dalam Proses Pembuatan Perjanjian (Tahap Pra-Kontraktual): Salah satu pihak menggunakan tipu muslihat, paksaan, atau kebohongan berat agar pihak lain mau menandatangani kontrak.

2. PMH yang Berhimpit dengan Perjanjian: Tindakan salah satu pihak tidak hanya melanggar isi kontrak, tetapi juga melanggar undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan.

2. Konstruksi Hukum Pembatalan Perjanjian akibat PMH

Ada dua jalur utama bagaimana sebuah perjanjian dinyatakan batal atau dibatalkan karena adanya unsur PMH:

A. Perjanjian Mengandung Causa yang Terlarang (Batal Demi Hukum)

Agar perjanjian sah, Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan 4 hal. Syarat keempat adalah “sebab yang halal” (causa yang legal).

• Jika sebuah perjanjian dibuat dengan objek atau tujuan untuk melakukan PMH (misalnya: perjanjian untuk menggelapkan aset, menyuap, atau menipu pihak ketiga), maka perjanjian tersebut sejak awal bertentangan dengan undang-undang (Pasal 1337 KUHPerdata).

• Akibat Hukum: Perjanjian tersebut Batal Demi Hukum (Void ab initio). Artinya, perjanjian dianggap tidak pernah ada, dan para pihak harus dikembalikan ke keadaan semula sebelum perjanjian dibuat.

B. Adanya Cacat Kehendak / Penipuan (Dapat Dibatalkan)

Jika salah satu pihak secara sengaja memberikan data palsu atau melakukan tipu muslihat (bedrog) agar pihak lain setuju mengikatkan diri (melanggar Pasal 1321 & 1328 KUHPerdata).

• Tindakan menipu ini adalah sebuah PMH secara sanksi perilaku, namun dampaknya merusak syarat subjektif perjanjian (kesepakatan).

• Akibat Hukum: Perjanjian tersebut Dapat Dibatalkan (Voidable). Pihak yang dirugikan harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk meminta hakim membatalkan perjanjian tersebut.

3. Doktrin Sengketa: Kapan Gugatan PMH Menghapus Perjanjian?

Dalam praktik peradilan di Indonesia (Yurisprudensi Mahkamah Agung), hakim sering kali menerima gugatan PMH yang berujung pada pembatalan kontrak jika dipenuhi unsur-unsur berikut:

“Hubungan Kontraktual yang Diawali dengan Itikad Buruk” Jika sejak awal penandatanganan kontrak, salah satu pihak sudah berniat tidak melaksanakan kewajibannya atau menggunakan kontrak tersebut sebagai instrumen untuk menguasai hak orang lain secara melawan hukum, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai PMH, bukan sekadar wanprestasi.

Unsur-Unsur Pasal 1365 KUHPerdata yang Harus Dibuktikan:

1. Adanya Perbuatan: Tindakan membuat perjanjian dengan iktikad buruk atau memanipulasi keadaan.

2. Perbuatan itu Melawan Hukum: Melanggar hak subjektif orang lain atau melanggar kepatutan dalam masyarakat.

3. Adanya Kesalahan (Schuld): Ada unsur kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa) untuk merugikan.

4. Adanya Kerugian: Kerugian materiil atau inmateriil yang nyata akibat perjanjian tersebut.

5. Hubungan Kausalitas: Kerugian yang diderita korban adalah akibat langsung dari perjanjian/perbuatan melawan hukum tersebut.

4. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian karena PMH

Jika Pengadilan mengabulkan gugatan dan menyatakan perjanjian batal karena PMH, akibat hukumnya meliputi:

• Pemulihan Keadaan (Restitutio in Integrum): Para pihak harus dikembalikan ke posisi sebelum perjanjian terjadi. Jika ada uang atau aset yang telah diserahkan, wajib dikembalikan.

• Ganti Rugi Komprehensif: Berbeda dengan wanprestasi yang ganti ruginya terbatas pada biaya, rugi, dan bungayang dapat diduga (Pasal 1246 KUHPerdata), ganti rugi dalam PMH jauh lebih luas. Penggugat dapat menuntut:

  • Kerugian Materiil: Uang yang nyata-nyata keluar atau hilangnya keuntungan yang diharapkan.

  • Kerugian Inmateriil: Kerugian atas shock emosional, hilangnya reputasi, stres, atau nama baik yang dinilai dengan uang.