LATAR BELAKANG MASALAH Sistem Hukum Indonesia merupakan warisan dari Belanda yang mempunyai sifat retributif-represif yang berfokus pada pembalasan dan penjatuhan
Pembaharuan hukum berkaitan dengan rekayasa oleh aparat penegak hukum diatur secara jelas dan tegas oleh KUHP dan KUHAP Baru (
Situasi hari ini dolar semakin tidak terkendali, pemerintah tidak mampu menahan gejolak laju dolar yang semakin perkasa menembus angka yang
Kondisi resesi ekonomi tidak hanya menekan sektor finansial, tetapi juga memiliki korelasi kuat dengan meningkatnya stabilitas hukum di masyarakat. Ketika
Upaya hukum kasasi dalam pidana di Indonesia, diatur dalam ketentuan Pasal 300 KUHAP berbunyi: Ayat (1) Permohonan kasasi disampaikan oleh
Dalam maraknya media sosial dan dunia maya yang menjadi hal umum, masyarakat banyak yang kehidupan sehari-harinya tidak lepas dari konten
Properti dalam perkembanganya di Indonesia sangat pesart. Salah satu bentuk yang diminanti oleh masyarakat untuk berinvestasi jangka panjang karena nilai
Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, pada prinsipnya penyitaan pada tahap penyidikan/penuntutan ditujukan terhadap benda yang merupakan hasil, instrumen, atau
Pemerintah secara resmi telah menerbitkan aturan tata baru mengenai perpajakan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Peraturan Pemerintah
Dalam hukum perdata Indonesia, istilah “pembatalan perjanjian PMH” sebenarnya mencampuradukkan dua konsep hukum yang berbeda namun sering berkaitan dalam sengketa