Artikel ini menganalisis dasar hukum, persyaratan pengajuan, dan kedudukan hukum pelawan dalam konteks perlawanan pihak ketiga (derden verzet) berdasarkan peraturan
Harta warisan yang belum dibagi bukan milik bebas salah seorang ahli waris, melainkan masih terkait dengan hak bersama para ahli
Dalam hukum pidana fitnah merupakan suatu unsur delik diatur dalam ketentuan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Pembatalan lelang objek jaminan melalui putusan pengadilan pada dasarnya didasarkan pada adanya cacat hukum dalam pelaksanaan lelang, pelaksanaan eksekusi, atau
Dalam konteks pembaruan hukum acara pidana Indonesia, DPA (Deferred Prosecution Agreement) dapat dipahami sebagai mekanisme kesepakatan penundaan penuntutan
Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 165/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby Identitas dan pokok perkara Berdasarkan putusan
Dalam perkara penggelapan dalam jabatan dengan nilai kerugian sebesar Rp1.000.000, perludibedakan antara terpenuhinya unsur tindak pidana, besarnya kerugian, kemungkinanpenyelesaian perkara,
1. Aturan hukum Persaingan usaha di Indonesia terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Masalah yang lebih penting: pembuktian tidak hanya berasal dari kwitansi Dalam perkara ini sebenarnya Penggugat tidak hanya mengandalkan P-2. Penggugat
Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun