Objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KPTUN), tertulis, konkret, individual, dan final yang
Prinsip Ultimum Remedium merupakan salah satu pilar fundamental dalam hukum pidana Indonesia. Secara harfiah, istilah ini berasal dari bahasa Latin
Dalam sistem hukum Indonesia, konsep ganti kerugian mengalami pergeseran signifikan dari KUHP Lama (WvS) ke KUHP Baru (UU No. 1
Perkembangan zaman dan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia semakin pesat. Dimana negara Indonesia mayoritas beragama Islam sehingga banyak
Dalam Hukum administrasi negara (HAN) pasca putusan MK Nomor 66/PUU-XXIV/2026 tanggal 29 April 2026 yang menyatakan frasa “kerugian negar” dalam
Peringatan Hari Buruh (May Day) menjadi momentum krusial bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Di tengah arus digitalisasi yang masif, sebuah ancaman
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 66/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan pada tahun 2026 telah memutuskan perkara pengujian materiil terhadap Undang-Undang
Dalam hukum perdata Indonesia, dimana objek tanah yang telah terikat Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Kuasa Jual (dalam hal ini
Dalam praktik diperadilan Indonesia Plea Bargain baru dikenal dan dirumuskan dalam pasal KUHAP baru, dengan tujuan untuk penyelesaian perkara yang
Sertifikat hak milik adalah bukti terkuat dalam kepemilikan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 32 PP 24/1997 pasal ini memberikan kepastian