1. Dasar Hukum dan Pengadilan yang Berwenang UU No. 20 Tahun 2016 (Merek & Indikasi Geografis): Pasal 83 ayat (1)
Dalam perkara penggelapan dalam jabatan dengan nilai kerugian sebesar Rp1.000.000, perludibedakan antara terpenuhinya unsur tindak pidana, besarnya kerugian, kemungkinanpenyelesaian perkara,
1. Aturan hukum Persaingan usaha di Indonesia terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Masalah yang lebih penting: pembuktian tidak hanya berasal dari kwitansi Dalam perkara ini sebenarnya Penggugat tidak hanya mengandalkan P-2. Penggugat
Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
Secara estimologis, kata “cabul” merujuk pada perbuatan yang tidak senono, melanggarkesusilaan, dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam Masyarakat.
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan peradilan yang menyelesaikansengketa administrasi pemerintahan, yang bertugas mengadili sengketa antaraorang atau badan hukum
Dalam sistem hukum pidana Indonesia, istilah “delik” berasal dari bahasa latindelictum, serta dikenal dalam istilah Belanda sebagai strafbaar feit.
Dalam sistem hukum pidana Indonesia, istilah “delik” berasal dari bahasa latindelictum, serta dikenal dalam istilah Belanda sebagai strafbaar
Hukum waris BW (Burgerlijk wethboek) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah aturan hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan dariseseorang