BPSK berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen ketika kerugian timbul akibat penggunaan barang dan/atau jasa, misalnya barang tidak sesuai perjanjian, produk cacat, pelayanan yang merugikan, atau perselisihan mengenai pemenuhan hak konsumen.

Secara prinsip, Pasal 45 UUPK memberikan pilihan penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau melalui peradilan umum. Pihak-pihak terkait tidak boleh memaknai penyelesaian di luar pengadilan sebagai penghapusan hak konsumen untuk mengajukan gugatan melalui jalur pengadilan sesuai ketentuan hukum.

Mekanisme Penyelesaian

• a. Pengajuan Pengaduan atau Permohonan Konsumen yang merasa rugi mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada BPSK yang berwenang. Konsumen sebaiknya memuat identitas para pihak, kronologi kejadian,bentuk kerugian, tuntutan, serta bukti seperti kuitansi, kontrak, garansi, percakapan, dan dokumen pendukung lainnya dalam permohonan tersebut.

• b. Pemeriksaan Permohonan dan Kewenangan BPSK menilai apakah sengketa masuk dalam ruang lingkup perlindungan konsumen, apakah para pihak memiliki kedudukan yang relevan, serta apakah persoalan tersebut termasuk kewenangan BPSK. BPSK tidak dapat memeriksa setiap sengketa perdata atau sengketa bisnis.

• c. Pemilihan Metode Penyelesaian Menurut Pasal 52 huruf a UUPK, BPSK melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Para pihak harus memperhatikan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan bersama dalam menggunakan mekanisme tersebut.

• d. Pemeriksaan dan Pembuktian BPSK memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menerangkan duduk perkara dan menyampaikan bukti. Majelis BPSK menilai fakta, hubungan hukum, hak dan kewajiban para pihak,serta dasar tuntutan. Pemeriksaan harus tetap memberikan kesempatan yang seimbang kepada konsumen dan pelaku usaha.

• e. Kesepakatan atau Putusan Jika menggunakan mediasi atau konsiliasi, BPSK mengarahkan penyelesaian pada kesepakatan para pihak. Dalam arbitrase, majelis BPSK memeriksa sengketa dan menjatuhkan putusan sesuai mekanisme yang berlaku.

• f. Pelaksanaan atau Upaya Hukum Para pihak perlu menindaklanjuti kesepakatan atau putusan sesuai sifat dan ketentuan hukumnya. Apabila memiliki keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK, pihak yang berkepentingan dapat menempuh upaya keberatan melalui pengadilan negeri berdasarkan Pasal 56 UUPK dan peraturan acara yang relevan.

Kekuatan Hukum Putusan BPSK

Bagian ini merupakan aspek penting dalam praktik karena memuat perbedaan antara sifat putusan yang final dan mengikat dengan tersedianya mekanisme keberatan ke pengadilan.

• Putusan Bersifat Final dan Mengikat Pasal 54 ayat (3) UUPK menyatakan bahwa putusan majelis BPSK bersifat final dan mengikat. Namun, pembaca harus membaca ketentuan tersebut bersama Pasal 56 dan Pasal 58 UUPK yang menyediakan mekanisme keberatan ke Pengadilan Negeri dan kasasi ke Mahkamah Agung.

• Tenggang Waktu Keberatan Pasal 56 ayat (2) UUPK mengatur bahwa pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan. Pihak terkait perlu membaca tata cara pelaksanaannya bersama peraturan acara yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK.

• Pelaksanaan Putusan dan Eksekusi Pasal 57 UUPK mengatur bahwa pemohon meminta penetapan eksekusi atas putusan majelis BPSK kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang rugi berada. Artinya, keberadaan putusan BPSK tidak selalu membuat pihak terkait dapat melaksanakan tindakan secara paksa tanpa proses pengadilan.

Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan BPSK

• Pertama, batas kompetensi absolut. BPSK tidak berwenang menyelesaikan seluruh sengketa yang melibatkan konsumen dan pelaku usaha tanpa melihat substansi hubungan hukumnya. Pihak yang menguji sengketa perlu menganalisis terlebih dahulu sengketa yang pada hakikatnya merupakan sengketa kepemilikan, wanprestasi bisnis tertentu, atau persoalan yang tunduk pada rezim hukum khusus untuk memastikan apakah sengketa tersebut benar-benar termasuk sengketa perlindungan konsumen.

• Kedua, keseimbangan kedudukan para pihak. UUPK bertujuan memberikan perlindungan terhadap konsumen,tetapi proses penyelesaian sengketa juga harus menjamin hak pelaku usaha untuk memberikan penjelasan,membantah dalil, dan menyampaikan bukti. Lembaga Perlindungan Konsumen tidak harus menerima setiap klaim konsumen tanpa melalui pemeriksaan terlebih dahulu.

• Ketiga, efektivitas pelaksanaan putusan. Prosedur penyelesaian yang cepat tidak akan berjalan efektif apabila para pihak sulit melaksanakan hasil akhirnya. Oleh karena itu, kepastian mengenai tenggang waktu, prosedur keberatan, serta penetapan eksekusi menjadi faktor penting dalam menilai efektivitas BPSK.

Sumber hukum utama: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen — teks resmi di JDIH Kementerian Keuangan dan basis data peraturan BPK.