Persaingan usaha di Indonesia terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana telahmengalami perubahan melalui peraturan perundang-undangan terkait. Aturan ini melarangantara lain perjanjian yang menghambat persaingan, praktik monopoli, penyalahgunaanposisi dominan, dan persekongkolan.

2. Lembaga yang berwenang

Penegakan hukum persaingan usaha dilakukan terutama oleh Komisi Pengawas PersainganUsaha (KPPU). KPPU berwenang menerima laporan, melakukan pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi administratif sesuai kewenangannya.

3. Solusi penyelesaian hukum

Melaporkan kepada KPPU apabila terdapat dugaan pelanggaran persaingan usaha.

Menyiapkan bukti seperti perjanjian, komunikasi bisnis, dokumen tender, data harga, dan bukti kerugian.

Mengikuti pemeriksaan KPPU dan memberikan keterangan serta bukti yang diperlukan.

Mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU melalui pengadilan apabila pihak yang bersangkutan tidak menerima putusan.

Menempuh upaya hukum selanjutnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila terdapat kerugian secara perdata, pihak yang dirugikan dapat mempertimbangkangugatan ganti kerugian berdasarkan dasar hukum yang sesuai.

Intinya: apabila terjadi persaingan usaha tidak sehat, langkah utama adalah mengidentifikasibentuk pelanggaran → mengumpulkan bukti → melaporkan kepada KPPU → mengikutipemeriksaan → menggunakan mekanisme keberatan/upaya hukum apabila diperlukan.

Kepastian hukum

putusan KPPU pada dasarnya berkaitan dengan apakah putusan Komisi PengawasPersaingan Usaha (KPPU) mempunyai kekuatan mengikat, dapat dilaksanakan, dan memberikan kejelasan mengenai hak serta kewajiban para pihak. Dalam hukum persainganusaha Indonesia, kepastian hukum tersebut harus dilihat bersama dengan mekanismekeberatan dan upaya hukum terhadap putusan KPPU.

1. Putusan KPPU sebagai hasil penegakan hukum

KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan mengenai larangan praktikmonopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Setelah melakukan pemeriksaan, KPPU dapatmenjatuhkan putusan apabila menemukan adanya pelanggaran.

Kepastian hukum pertama muncul dari kewajiban KPPU untuk memutus perkaraberdasarkan peraturan perundang-undangan, fakta persidangan, dan alat bukti. Artinya, putusan tidak boleh didasarkan semata-mata pada pertimbangan subjektif.

2. Putusan KPPU tidak selalu bersifat final tanpa kontrol peradilan 

Kepastian hukum justru diperkuat dengan adanya mekanisme keberatan. Pihak yang tidakmenerima putusan KPPU dapat menggunakan mekanisme keberatan melalui pengadilansesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini menunjukkan adanya checks and balances. KPPU memiliki kewenangan sebagailembaga penegak hukum persaingan usaha, tetapi putusannya tetap dapat diuji melaluimekanisme peradilan.

Dengan demikian, kepastian hukum tidak berarti bahwa putusan KPPU tidak dapat digugatatau diuji. Kepastian hukum berarti terdapat prosedur yang jelas mengenai bagaimanaputusan tersebut berlaku, dilaksanakan, dan dapat dipersoalkan melalui upayahukum.