Dalam diskursus hukum pidana di Indonesia, konsep tindak pidana korupsi tanpa pembuktian kerugian keuangan negara berkaitan erat dengan perbedaan antara delik formil dan delik materiil.
1. Perubahan Paradigma: Dari Formil ke Materiil
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, terjadi perubahan fundamental pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.
-
Sebelum Putusan MK: Korupsi dianggap delik formil. Artinya, seseorang bisa dipidana cukup dengan adanya unsur “dapat merugikan keuangan negara” (potensi kerugian), meskipun kerugian tersebut belum benar-benar terjadi secara nyata.
-
Sesudah Putusan MK: Kata “dapat” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Akibatnya, Pasal 2 dan Pasal 3 berubah menjadi delik materiil. Unsur kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti (actual loss).
Kesimpulan: Jika seseorang didakwa menggunakan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor namun kerugian negara tidak terbukti secara nyata, maka unsur utama pasal tersebut tidak terpenuhi dan terdakwa seharusnya diputus bebas atau lepas.
2. Jenis Korupsi yang Tetap Bisa Dipidana Tanpa Kerugian Negara
Meskipun Pasal 2 dan Pasal 3 mewajibkan adanya kerugian negara, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur jenis korupsi lain yang tidak memerlukan pembuktian kerugian negara.
Kategori ini sering disebut sebagai “Korupsi Perilaku,” antara lain:
-
Suap-Menyuap (Bribery): Fokus pada adanya kesepakatan atau pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk mempengaruhi jabatannya. (Contoh: Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, d).
-
Gratifikasi: Penerimaan pemberian dalam arti luas oleh pegawai negeri yang tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari kerja. (Pasal 12B).
-
Pemerasan dalam Jabatan (Extortion): Pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar. (Pasal 12 huruf e, f, g).
-
Benturan Kepentingan dalam Pengadaan (Conflict of Interest): Pegawai negeri yang sengaja turut serta dalam pemborongan atau pengadaan yang seharusnya ia awasi. (Pasal 12 huruf i).
3. Logika Hukum: Mengapa Tetap Dipidana?
Pada pasal-pasal di atas, fokus hukumnya bukan pada hilangnya uang negara, melainkan pada:
-
Integritas Jabatan: Upaya menjaga agar pejabat publik tidak memperdagangkan kewenangannya.
-
Etika Publik: Mencegah terjadinya konflik kepentingan yang merusak objektivitas birokrasi.
-
Tindakan Preventif: Menindak perilaku koruptif di hulu sebelum akhirnya berujung pada kerugian keuangan negara yang lebih besar di hilir.
