Praperadilan merupakan instrumen pengawasan yudisial yang mengawasi tindakan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penuntutan. Keberadaannya bertujuan melindungi hak seseorang dari tindakan penegak hukum yang menyimpang, sekaligus memastikan bahwa penyidik dan penuntut umum menggunakan kewenangannya tetap dalam batas-batas hukum acara pidana.

Dalam praktik, dua persoalan menarik perhatian untuk kita analisis:

1. Penyidik menetapkan tersangka atau melakukan tindakan penegakan hukum terhadap orang yang salah sebagai subjek hukum.

2. Pemohon mengajukan praperadilan untuk kedua kalinya, terutama ketika pengadilan telah memutus permohonan pertama atau ketika pemohon menggunakan objek permohonan yang sama dengan permohonan sebelumnya.

Analisis ini menggunakan kerangka hukum acara pidana Indonesia, termasuk KUHAP baru berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2025. Penerapan pasal dan ketentuan peralihannya menuntut penyesuaian dengan waktu tindakan penyidikan serta waktu pemohon mengajukan permohonan praperadilan.

Ketentuan hukum yang relevan antara lain:

• Pasal 158 KUHAP Baru, menentukan objek praperadilan, mencakup keabsahan pelaksanaan upaya paksa,penghentian penyidikan atau penuntutan, serta objek lain yang pasal tersebut tentukan.

• Pasal 159 KUHAP Baru, mengatur pelaksanaan kewenangan praperadilan oleh pengadilan negeri melalui hakim tunggal.

• Pasal 160 ayat (3) KUHAP Baru, secara tegas membatasi bahwa pemohon hanya dapat mengajukan permohonan pemeriksaan keabsahan upaya paksa sebanyak satu kali untuk hal yang sama.

Ketentuan tersebut memegang peranan penting karena kerangka KUHAP Baru memasukkan penetapan tersangka ke dalam pembahasan upaya paksa. Dengan demikian, hakim praperadilan dapat memeriksa keberatan atas kesalahan subjek hukum sepanjang keberatan itu berkaitan dengan keabsahan tindakan yang menjadi objek kewenangan praperadilan.

Pengertian Salah Subjek Hukum

Salah subjek hukum dalam perkara pidana adalah keadaan ketika penyidik mengarahkan tindakan penegakan hukum kepada orang atau badan hukum yang tidak tepat sebagai pihak yang diduga melakukan tindak pidana, atau ketika penyidik menggunakan identitas orang yang tidak sesuai dengan orang yang sesungguhnya terkait dengan peristiwa pidana.

Kita perlu membedakan kesalahan tersebut menjadi tiga bentuk:

Penyidik dan pemohon harus memperhatikan bahwa tidak setiap kekeliruan dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab otomatis membatalkan seluruh proses penyidikan. Hakim harus menentukan apakah kekeliruan tersebut menyentuh syarat hukum penetapan tersangka, identitas subjek yang dikenai tindakan, atau hanya menyangkut pembuktian bahwa tersangka benar-benar melakukan tindak pidana.

Ada dua jalur analisis yang perlu kita bedakan:

1. Pengujian Aspek Formal dan Dasar Penetapan Tersangka

Pemohon dapat mendalilkan bahwa penyidik menetapkan tersangka tanpa mendasarkannya pada prosedur dan persyaratan pembuktian yang diwajibkan hukum acara pidana. Dalam perkara yang menyangkut identitas yang tertukar, misalnya,bukti identitas, dokumen, rekaman, atau keterangan saksi dapat menunjukkan bahwa orang yang penyidik tetapkan sebagai tersangka bukan orang yang dimaksud dalam peristiwa pidana.

2. Pengujian Kesesuaian Antara Subjek yang Ditetapkan dan Bukti yang Tersedia

Pemohon perlu menjelaskan bahwa ia bukan sekadar menyangkal tuduhan, melainkan menemukan ketidaksesuaian mendasar antara identitas atau kedudukan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan dasar yang penyidik gunakan untuk menetapkannya.

Dalam konteks ini, pemeriksaan praperadilan tidak boleh berubah menjadi pemeriksaan menyeluruh mengenai terbukti atau tidaknya tindak pidana. Hakim pemeriksaan pokok perkara pada akhirnya memegang kewenangan untuk menguji apakah tersangka benar-benar melakukan tindak pidana. Namun, apabila penyidik melakukan cacat hukum pada penetapan tersangka atau pelaksanaan upaya paksa, cacat tersebut menjadi persoalan legalitas yang relevan untuk hakim periksa dalam forum praperadilan.

Analisis Hukum Pengajuan Praperadilan Kedua

Apakah pemohon boleh mengajukan praperadilan untuk kedua kalinya?

Dalam KUHAP Baru, kita harus menjawab pertanyaan ini dengan membedakan antara pengulangan atas objek yang sama dan pengajuan permohonan dengan objek atau peristiwa hukum yang berbeda.

Pasal 160 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2025 secara eksplisit membatasi permohonan pengujian sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa agar pemohon hanya dapat mengajukannya satu kali untuk hal yang sama. Namun, kita tidak boleh langsung menafsirkan ketentuan ini sebagai larangan mutlak atas semua permohonan praperadilan kedua,tanpa memeriksanya dari objek, dasar permohonan, dan peristiwa yang melatarbelakanginya.