Dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia, penggunaan jaminan fidusia telah menjadi mekanisme yang paling umum digunakan oleh perusahaan pembiayaan.
Dalam hukum Perdata di Indonesia kecakapan bertindak adalah kewenagan umum untuk melakukan tindakan hukum. Kecakapan bertindak pada umumnya dan pada
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) menjadi instrumen hukum penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat
Memasuki era digital abad ke-21, ruang siber telah menjadi “ruang publik ketiga” yang krusial bagi demokrasi. Di sini, diskursus politik,
Restorative Justice atau keadilan restoratif adalah pendekatanpenyelesaian perkara yang berfokus pada pemulihankerusakan akibat tindak pidana, bukan hanya pada penghukuman pelaku
Dalam hukum kewarisan Islam secara prinsip di Indonesia didasarkan Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bersumber pada Inpres No. 1
Objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KPTUN), tertulis, konkret, individual, dan final yang
Prinsip Ultimum Remedium merupakan salah satu pilar fundamental dalam hukum pidana Indonesia. Secara harfiah, istilah ini berasal dari bahasa Latin
Dalam sistem hukum Indonesia, konsep ganti kerugian mengalami pergeseran signifikan dari KUHP Lama (WvS) ke KUHP Baru (UU No. 1
Perkembangan zaman dan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia semakin pesat. Dimana negara Indonesia mayoritas beragama Islam sehingga banyak