Dalam Hukum administrasi negara (HAN) pasca putusan MK Nomor 66/PUU-XXIV/2026 tanggal 29 April 2026 yang menyatakan frasa “kerugian negar” dalam
Peringatan Hari Buruh (May Day) menjadi momentum krusial bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Di tengah arus digitalisasi yang masif, sebuah ancaman
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 66/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan pada tahun 2026 telah memutuskan perkara pengujian materiil terhadap Undang-Undang
Dalam hukum perdata Indonesia, dimana objek tanah yang telah terikat Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Kuasa Jual (dalam hal ini
Dalam praktik diperadilan Indonesia Plea Bargain baru dikenal dan dirumuskan dalam pasal KUHAP baru, dengan tujuan untuk penyelesaian perkara yang
Sertifikat hak milik adalah bukti terkuat dalam kepemilikan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 32 PP 24/1997 pasal ini memberikan kepastian
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran
Sengketa waris merupakan isu hukum yang kompleks karena sering kali bersinggungan antara ranah Hukum Perdata(pembagian hak) dan Hukum Pidana (perbuatan
Thantowi Jauhari S.H. Fenomena diskursus politik di Indonesia kembali menghangat seiring munculnya pernyataan dari tokoh intelektual seperti Saiful Muzani dan
Thantowi Jauhari S.H Dunia bisnis modern tidak hanya menjadi penggerak ekonomi, tetapi juga menyimpan risiko hukum yang kompleks. Seiring berkembangnya