Pengaturan mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi terkait Bendera Merah Putih diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Kewajiban Pengibaran dan Pemasangan Bendera

• Pengibaran Rutin Setiap Hari (Pasal 9 ayat 1): Wajib dikibarkan di istana Presiden/Wapres, gedung/kantor lembaga negara, pemerintah/Pemda, perwakilan RI di luar negeri, satuan pendidikan, pos perbatasan, taman makam pahlawan, serta lingkungan TNI dan Polri.

• Peringatan Hari Kemerdekaan RI (Pasal 7 ayat 3): Wajib dikibarkan pada setiap tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung/kantor, satuan pendidikan, fasilitas umum, serta transportasi umum/pribadi.

• Dukungan Pemerintah Daerah (Pasal 7 ayat 4): Pemerintah daerah wajib memberikan Bendera Negara kepada warga negara yang tidak mampu agar dapat melaksanakan kewajiban pengibaran pada Hari Kemerdekaan.

• Aturan Waktu (Pasal 7 ayat 1–2): Pengibaran atau pemasangan dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam. Dalam keadaan tertentu, pengibaran dapat dilakukan pada malam hari.

Larangan dan Sanksi Pidana

Undang-Undang membagi sanksi pidana berdasarkan derajat pelanggaran terhadap kehormatan simbol negara: