PEMBAHARUAN HUKUM UU KETENAGA KERJAAN KE UU CIPTA PENDAHULUAN Kebijakan reformasi regulasi melalui implementasi Omnibus Law di Indonesia, tujuan untuk
Upaya hukum Peninjauan Kembali secara ketentuan hukum hanya boleh diajukan satu kali dalam perkara pidana, setelah terdapat pengujian Pasal 268
Dalam amar putusan MK Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Pelaku penipuan online di Indonesia marak terjadi melalui media sosial , atas tindakan tersebut dapat dijerat dengan kombinasi hukum pidana
Dalam suatu perjanjian, apabila salah satu pihak dengan sadar tidak memenuhi kewajibannya maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Menurut Buku
Dalam hukum pertanahan Indonesia, kepemilikan tanah diatur oleh Undang- Undang Dasar Pertanian No. 5 Tahun 1960 (UUPA), yang memberikan hak-hak
Secara historis, hukum pidana Indonesia mewarisi cara pandang kolonial yang menempatkan hewan terutama sebagai benda atau properti. Kekerasan terhadap hewan
Dalam hukum acara perdata “eksepsi” berarti tangkisan atau bantahan (objection) yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan,
Sebelum mengajukan gugatan ke PTUN yang objek sengketanya keputusan tata usaha negara (KTUN) warga masyarakat yang merasa dirugikan atas keputusan