
|
Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang telah dibebani Hak Tanggungan (HT) pada prinsipnya tetap dapat disita dalam proses penyidikan, namun Tindakan penyitaan tersebuttidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang karena tidak menghapus hak kreditorpemegang Hak Tanggungan.
Pasal 123 ayat (1) mengatur kategori benda yang dapat disita, meliputi: • Benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang diduga berasal dari atau merupakan hasiltindak pidana.
• Benda yang digunakan untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana.
• Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan.
• Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana.
• Benda yang tercipta dari tindak pidana.
• Benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana tetapi pemiliknya tidak diketahui.
|
|
Implikasinya bagi SHM yang dibebani HT: penyidik harus dapat menjelaskan hubungan konkret tanah tersebut dengan tindak pidana. Fakta bahwa seseorang berstatus tersangka dan memiliki tanah yang sedang dijaminkanbelum dengan sendirinya membuktikan bahwa tanah itu memenuhi kategori objek yang dapat disita.
Pasal 7 UUHT mengatur sifat Hak Tanggungan yang tetap mengikuti objeknya di tangansiapa pun objek tersebut berada. Sifat ini dikenal sebagai droit de suite.
Pasal 20 UUHT mengatur pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan apabila debitor ciderajanji, melalui mekanisme yang ditentukan undang-undang.
Pasal 21 UUHT menegaskan bahwa apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melaksanakan haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketentuan-ketentuan tersebut perlu dibaca bersama-sama: Hak Tanggungan memberikan perlindungan kepada kreditor, tetapi tidak secara eksplisitmengecualikan tanah yang dijaminkan dari seluruh tindakan penyitaan pidana.
|
|
Apabila penyidik telah menyita SHM atau tanah yang dibebani HT, langkah yang dapatdipertimbangkan adalah sebagai berikut. 1. Periksa dokumen penyitaan. Minta salinan surat perintah penyitaan, izin ataupenetapan Ketua Pengadilan Negeri, serta berita acara penyitaan. Periksa apakahobjek, alasan, dan prosedurnya sesuai Pasal 119 dan ketentuan terkait dalam KUHAP baru.
2. Buktikan status Hak Tanggungan. Siapkan sertifikat hak atas tanah, Sertifikat Hak Tanggungan atau catatan HT yang sah, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), perjanjian kredit, bukti pencairan dana, dan tanggal pendaftaran HT.
3. Ajukan keberatan kepada penyidik dan/atau penuntut umum. Uraikan mengapa tanahtidak termasuk objek yang dapat disita, atau mengapa penyitaan melanggar hakkreditor maupun pemilik pihak ketiga. Minta peninjauan dan pengembalian ataupembatasan tindakan penyitaan sesuai dasar hukum yang tersedia.
4. Pertimbangkan praperadilan. Jika terdapat alasan bahwa penyitaan tidak sah, pertimbangkan permohonan pengujian ke pengadilan melalui mekanisme yang tersedia menurut KUHAP baru. Dasar permohonan dan kedudukan hukum pemohonharus ditentukan berdasarkan tindakan yang dipersoalkan dan status pemohon sebagaipemilik, tersangka, atau pihak ketiga.
5. Pisahkan sengketa jaminan dari sengketa pidana. Jika masalah utamanya adalah hakbank atas jaminan atau hak pihak ketiga atas tanah, mungkin diperlukan upayahukum perdata atau mekanisme lain selain pengujian tindakan penyitaan pidana.
|