Dalam hukum perjanjian Indonesia (berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPerdata), terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara perjanjian yang batal demi hukum (null and void) dan perjanjian yang dapat dibatalkan (voidable).

Perbedaan ini berakar dari terpenuhi atau tidaknya syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

1. Landasan Hukum: Pasal 1320 KUHPerdata

Untuk memahami kedua konsep tersebut, kita harus melihat 4 syarat sahnya perjanjian:

• Syarat Subjektif (mengenai subjek/orang yang membuat perjanjian):

  1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

• Syarat Objektif (mengenai objek perjanjian itu sendiri):

  3. Suatu hal tertentu (objeknya jelas).

  4. Suatu sebab yang halal (kausa yang halal/tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum).

2. Perjanjian Batal Demi Hukum (Null and Void)

Perjanjian batal demi hukum terjadi apabila perjanjian tersebut melanggar syarat objektif (syarat nomor 3 dan 4).

Karakteristik Utama:

• Dianggap Tidak Pernah Ada: Sejak awal, hukum menganggap perjanjian tersebut sama sekali tidak pernah lahir, tidak memiliki kekuatan hukum, dan tidak mengikat para pihak.

• Otomatis Batal: Tanpa perlu adanya tindakan hukum atau pembatalan dari pengadilan, perjanjian tersebut sudah tidak berlaku. Jika terjadi sengketa di pengadilan, hakim hanya menegaskan atau menyatakan status batalnya sejak awal (deklarator).

• Tidak Bisa Dipulihkan: Perjanjian ini tidak dapat “disembuhkan” atau diratifikasi oleh para pihak di kemudian hari karena cacatnya berada pada objek perjanjian.

Contoh Kasus:

• Objek Tidak Jelas: Perjanjian jual beli rumah, namun tidak disebutkan rumah yang mana, di mana lokasinya, dan berapa harganya.

• Kausa yang Terlarang: Perjanjian jual beli narkotika, perjanjian menyewa pembunuh bayaran, atau kontrak kerja yang isinya melanggar hak-hak normatif buruh yang diatur undang-undang secara tegas (bersifat memaksa).

3. Perjanjian Dapat Dibatalkan (Voidable)

Perjanjian dapat dibatalkan terjadi apabila perjanjian tersebut melanggar syarat subjektif (syarat nomor 1 dan 2).

Karakteristik Utama:

• Tetap Berlaku Selama Belum Dibatalkan: Perjanjian ini tetap sah dan mengikat para pihak serta memiliki kekuatan hukum, sampai ada putusan hakim yang membatalkannya atas permintaan pihak yang dirugikan.

• Harus Dimohonkan ke Pengadilan: Pembatalan tidak terjadi secara otomatis. Pihak yang tidak cakap atau pihak yang kesepakatannya cacat harus mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan.

• Dapat Dipulihkan (Konfirmasi/Ratifikasi): Jika pihak yang dirugikan menerima keadaan tersebut atau tidak mengajukan pembatalan dalam batas waktu tertentu (kedaluwarsa gugatan adalah 5 tahun menurut Pasal 1454 KUHPerdata), maka perjanjian tersebut menjadi tetap sah sepenuhnya.

Cacat pada Syarat Subjektif Meliputi:

1. Ketidakcakapan: Perjanjian yang dibuat oleh anak di bawah umur atau orang di bawah pengampuan (gangguan jiwa/mental).

2. Cacat Kehendak (Cacat Kesepakatan): Kesepakatan diberikan karena adanya:

   • Kekhilafan/Kesesatan (Dwaling): Salah paham mengenai esensi objek atau orang yang diperjanjikan.

   • Paksaan (Dwang): Adanya ancaman fisik atau psikologis.

   • Penipuan (Bedrog): Adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dari salah satu pihak.

Contoh Kasus:

• Seorang remaja berusia 15 tahun menjual sepeda motor miliknya tanpa wali. Perjanjian ini dapat dibatalkan jika orang tua/walinya mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan. Jika orang tuanya menyetujui, maka perjanjian tetap sah.

• Seseorang menandatangani kontrak jual beli tanah karena kepalanya ditodong dengan senjata api (paksaan).

Ringkasan Perbedaan (Tabel Perbandingan)