Di Indonesia, penanganan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) melibatkan sistem multi-lembaga (multi-agency approach) yang terdiri dari tiga pilar penegak hukum utama: Kepolisian RI (Polri), Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan dinamika perundang-undangan terbaru—termasuk pemberlakuan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mengodifikasi delik inti korupsi, UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, serta UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019, KPK memegang wewenang penuh dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Namun, ruang lingkup penanganan perkara oleh KPK dibatasi oleh syarat materiil yang ketat pada Pasal 11 ayat (1):

• Subjek Hukum: Melibatkan aparat penegak hukum (APH), penyelenggara negara, atau orang lain yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh APH atau penyelenggara negara.

• Objek/Nilai Kerugian: Menyangkut kerugian keuangan negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jika suatu perkara korupsi tidak memenuhi kriteria di atas, KPK wajib menyerahkan penanganannya kepada Polri atau Kejaksaan.

2. Kejaksaan RI

Selain bertindak sebagai penuntut umum tunggal (dominus litis), Kejaksaan memiliki wewenang khusus yang diperkuat oleh UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

• Penyidikan Mandiri: Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, salah satu yang utama adalah tindak pidana korupsi.

• Konfirmasi atas konstitusionalitas wewenang ini juga telah dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi (seperti Perkara No. 28/PUU-XXI/2023) yang menyatakan bahwa kewenangan penyidikan korupsi oleh Jaksa adalah sah dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

3. Kepolisian Negara RI (Polri)

Sebagai penyidik umum, Polri memiliki wewenang dasar yang bersumber dari KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

• Polri berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh jenis tindak pidana korupsi tanpa batasan nilai kerugian negara tertentu, sepanjang subjek dan objek perkaranya tidak diambil alih oleh KPK.

• Berbeda dengan KPK dan Kejaksaan, Polri tidak memiliki wewenang penuntutan. Berkas perkara hasil penyidikan Polri harus diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan untuk disidangkan.

Mekanisme Hubungan dan Pencegahan Tumpang Tindih

Untuk mencegah terjadinya benturan wewenang antar ketiga lembaga (ne bis in idem pada tahap penyidikan atau perebutan perkara), hukum mengatur mekanisme sinergi sebagai berikut:

• Asas Prioritas (Spesialisasi KPK): Jika KPK sudah mulai melakukan penyidikan terhadap suatu perkara, maka Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan atas objek perkara yang sama.

• Hak Supervisi & Ambil Alih (Trigger Mechanism): KPK diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengambil alih perkara korupsi yang sedang ditangani oleh Polri atau Kejaksaan. Syarat pengambilan alih ini diatur secara ketat dalam Pasal 10A UU No. 19 Tahun 2019, misalnya jika penanganan perkara berlarut-larut tanpa alasan jelas, adanya unsur korupsi dalam penanganan itu sendiri, atau terindikasi untuk melindungi pelaku yang sebenarnya.

• Sistem SPDP Online: Setiap penyidik (baik Polri, Kejaksaan, maupun KPK) wajib saling memberitahukan dimulainya penyidikan melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terintegrasi secara elektronik agar terpantau bersama.