Dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia, penggunaan jaminan fidusia telah menjadi mekanisme yang paling umum digunakan oleh perusahaan pembiayaan. Skema ini memungkinkan debitur tetap dapat menggunakan kendaraan yang dibiayai, sementara hak jaminan atas kendaraan tersebut berada pada pihak kreditur sebagai bentuk pengamanan pelunasan utang.
Secara normatif, jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kehadiran regulasi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik kreditur maupun debitur, dalam hubungan pembiayaan.
Namun dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian fidusia masih menimbulkan berbagai persoalan hukum.
Fidusia dan Kedudukan Perjanjian Pembiayaan
Perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada dasarnya merupakan perjanjian accessoir yang lahir dari perjanjian pokok berupa hubungan utang piutang antara perusahaan pembiayaan dan konsumen.
Berbeda dengan gadai yang mensyaratkan penyerahan fisik objek jaminan kepada kreditur, fidusia memungkinkan benda jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur. Karena itu, skema fidusia dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan pembiayaan modern, khususnya kendaraan bermotor yang masih digunakan untuk aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha.
Dalam praktik perusahaan pembiayaan, hubungan hukum tersebut umumnya dituangkan dalam perjanjian baku yang telah dipersiapkan oleh kreditur. Debitur pada umumnya hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak isi perjanjian tersebut tanpa ruang negosiasi yang seimbang.
Kondisi ini seringkali menempatkan debitur pada posisi yang lebih lemah secara kontraktual.
Persoalan Eksekusi dan Penarikan Kendaraan
Salah satu isu yang paling sering menimbulkan sengketa adalah pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia ketika debitur dianggap wanprestasi atau cidera janji.
Undang-Undang Jaminan Fidusia memang memberikan hak kepada penerima fidusia untuk melakukan eksekusi apabila debitur cidera janji. Namun pelaksanaannya tetap harus tunduk pada prosedur hukum yang berlaku.
Dalam praktik, masih sering ditemukan penarikan kendaraan oleh debt collector tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia yang telah terdaftar. Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan objek jaminan fidusia apabila sertifikat fidusia belum diterbitkan dan diserahkan.
Persoalan menjadi semakin kompleks ketika proses penarikan dilakukan secara paksa di jalan atau melalui intimidasi tertentu. Tidak jarang tindakan tersebut justru memunculkan persoalan hukum baru, baik dalam ranah perdata maupun pidana.
Mahkamah Konstitusi sendiri melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 juga telah menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela.
Kekuatan Hukum Perjanjian di Bawah Tangan
Permasalahan lain yang juga sering ditemukan adalah penggunaan perjanjian di bawah tangan tanpa pengikatan fidusia yang sempurna.
Secara hukum, sertifikat jaminan fidusia memiliki peran penting karena memberikan kekuatan eksekutorial kepada kreditur. Tanpa adanya pendaftaran fidusia, posisi hukum perusahaan pembiayaan justru menjadi lemah apabila terjadi sengketa.
Dalam beberapa praktik, pendaftaran fidusia bahkan baru dilakukan ketika akan dilakukan penarikan kendaraan atau proses balik nama. Padahal secara normatif, pengikatan dan pendaftaran fidusia seharusnya dilakukan sejak awal pembiayaan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara praktik pembiayaan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Perlindungan Hukum bagi Konsumen dan Kreditur
Pada prinsipnya, hukum tidak hanya memberikan perlindungan kepada perusahaan pembiayaan sebagai kreditur, tetapi juga kepada konsumen sebagai debitur.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar perlindungan terhadap klausul-klausul baku yang merugikan konsumen maupun praktik penagihan yang melampaui batas.
Di sisi lain, kreditur juga memiliki hak untuk memperoleh pelunasan atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan. Karena itu, keseimbangan hak dan kewajiban para pihak menjadi aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan.
Penutup
Jaminan fidusia pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pembiayaan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun dalam implementasinya, pelaksanaan fidusia tetap harus dilakukan sesuai prosedur hukum dan prinsip kehati-hatian.
Baik kreditur maupun debitur perlu memahami bahwa hubungan pembiayaan bukan sekadar hubungan bisnis, tetapi juga hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.
Kepatuhan terhadap prosedur pengikatan fidusia, pendaftaran jaminan, hingga mekanisme eksekusi yang sesuai hukum menjadi faktor penting untuk menciptakan kepastian hukum dan menghindari sengketa di kemudian hari.
