Kasus hukum terkait pengadaan tanah fasilitas pendidikan belakangan ini menarik perhatian besar setelah keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 165/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2026/PT SBY. Meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah pada kedua tingkat peradilan tersebut, pihak penasihat hukum kini mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Analisis mendalam terhadap kedua putusan ini menunjukkan adanya kekeliruan besar dari hakim terdahulu, di mana persoalan yang murni berada di ranah administrasi serta perjanjian jual beli perdata yang sah justru dipaksakan masuk ke dalam jerat pidana korupsi.
Alasan pertama yang paling mendasar dalam analisis putusan ini adalah tidak adanya kerugian negara yang nyata. Berdasarkan garis hukum yang berlaku, sebuah tindakan baru bisa disebut korupsi jika benar-benar membuat negara kehilangan uang secara riil, bukan sekadar perkiraan atau potensi rugi. Dalam perkara Nomor 165/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby ini, dana yang dikeluarkan oleh negara tidak hilang begitu saja, melainkan sudah berubah wujud menjadi aset tetap berupa sebidang tanah. Tanah tersebut kini sudah dikuasai secara fisik, sah dicatat dalam daftar aset negara, dan sudah digunakan untuk kepentingan pendidikan. Neraca kekayaan negara sama sekali tidak berkurang karena uang yang keluar digantikan oleh barang dengan nilai yang setara.
Selain itu, fakta persidangan yang tertuang dalam Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2026/PT SBY membuktikan hal krusial bahwa terdakwa sama sekali tidak menikmati keuntungan pribadi. Tidak ditemukan adanya aliran dana ilegal, komisi rahasia (cashback), maupun uang pelicin yang masuk ke kantong pribadi. Semua dana dibayarkan langsung secara transparan kepada pemilik tanah sesuai kesepakatan. Berdasarkan logika hukum, seseorang tidak bisa dituduh melakukan korupsi jika tidak ada niat jahat untuk memperkaya diri sendiri dan tidak mendapatkan keuntungan sepeser pun.
Hal yang paling fatal dalam putusan sebelumnya adalah pengabaian terhadap putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Masalah perjanjian jual beli tanah ini sebenarnya sudah pernah digugat dan diputus oleh Mahkamah Agung Kamar Perdata, yang menyatakan bahwa surat perjanjian jual beli tersebut adalah sah dan mengikat demi hukum. Karena perjanjiannya sah, maka pembayaran yang dilakukan oleh negara merupakan kewajiban hukum yang legal, bukan tindakan melawan hukum. Mempidanakansebuah transaksi yang sudah dinyatakan sah oleh pengadilan tertinggi dinilai sebagai tindakan yang menabrak kepastian hukum.
Poin terakhir dari analisis ini adalah kesalahan metode dalam menentukan kerugian negara dalam putusan tersebut. Tuduhan adanya selisih harga tanah ternyata hanya didasarkan pada dokumen draf penilaian yang belum final dan belum mengikat. Padahal, dokumen penilaian resmi yang sudah final justru membuktikan bahwa harga tanah yang disepakati berada di bawah harga pasar wajar pada saat itu. Artinya, negara tidak dirugikan, melainkan justru diuntungkan karena mendapatkan aset dengan harga yang relatif murah. Melalui permohonan kasasi atas Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2026/PT SBY ini, diharapkan Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan sebelumnya demi meluruskan arah penegakan hukum agar urusan sivil yang sah tidak gampang diubah menjadi kasus kriminal.
