Apa yang dimaksud dengan Rechterlijk Pardon atau pemaafan hakim dalam perma nomor 3 tahun 2026 Juli 31, 2026
Keabsahan Upaya Paksa Penangkapan Roy Suryo Menurut KUHAP Baru Ahmad Syaiful Ikhwan S.H Juni 20, 2026
Penerapan Hukum Pidana Yang di Dasarkan Dari Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial Maupun Whatsapp Ari Hariadi, S.H. Juni 6, 2026
REVISI ATURAN! PAJAK UMKM, CV DAN PT TAK LAGI BISA NIKMATI PPh FINAL 0,5% Muhammad Thantowi Juni 2, 2026
RUANG LINGKUP PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN PTUN Ari Hariadi, S.H. Juli 18, 2026
PENINJAUAN KEMBALI PASCA PUTUSAN MK NOMOR 34/PUU-XI/2013 ATAS PASAL 268 AYAT (3) KUHAP Ari Hariadi, S.H. Juli 6, 2026
PERJANJIAN KAWIN PASAL 29 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK NOMOR 69/PUU-XIII/2015 Ari Hariadi, S.H. Juli 6, 2026
Keabsahan Upaya Paksa Penangkapan Roy Suryo Menurut KUHAP Baru Ahmad Syaiful Ikhwan S.H Juni 20, 2026
SURAT EDARAN Nomor 1 Tahun 2022 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN Ari Hariadi, S.H. Juli 17, 2026
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2O2I TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Ari Hariadi, S.H. Juli 7, 2026
UPAYA ADMINISTRASI YANG DAPAT DITEMPUH BADAN ATAU MASYARAKAT DALAM MENGISI KEKOSONGAN HUKUM SEJAK DIKETAHUI KEPUTUSAN BADAN TATA USAHA NEGARA DENGAN TENGANG WAKTU 90 HARI DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN PTUN Ari Hariadi, S.H. Juni 21, 2026
UPAYA ADMINISTRASI YANG DAPAT DITEMPUH BADAN ATAU MASYARAKAT DALAM MENGISI KEKOSONGAN HUKUM SEJAK DIKETAHUI KEPUTUSAN BADAN TATA USAHA NEGARA DENGAN TENGANG WAKTU 90 HARI DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN PTUN Ari Hariadi, S.H. Juni 21, 2026
PERBANDINGAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DENGAN MALAYSIA Ari Hariadi, S.H. Juni 16, 2026
Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Yang Bukan Hasil Dari Tindak Pidana Ahmad Syaiful Ikhwan S.H Juni 3, 2026
Ari Hariadi, S.H.
