Dalam hukum perdata Indonesia, istilah “pembatalan perjanjian PMH” sebenarnya mencampuradukkan dua konsep hukum yang berbeda namun sering berkaitan dalam sengketa
Menghadapi investasi bodong (investasi ilegal) memang sangat menguras emosi dan finansial. Kabar baiknya, sistem hukum di Indonesia terus diperbarui untuk
Isu mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengadaan hewan kurban oleh Presiden seperti alokasi dana Bantuan Kemasyarakatan
Double Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) serta penyesuaian pasal dakwaan/persangkaan dalam kasus dugaan ujaran kebencian/kabar bohong terkait ijazah Presiden ke-7 RI,
Ketika sebuah perusahaan dipanggil oleh pihak kepolisian terkait masalah perizinan yang belum beres, situasi ini biasanya berada dalam ranah hukum
Kasus penguasaan tanah Letter C oleh pihak lain tanpa alas hak (tegalan/pekarangan milik adat) selama lebih dari 20 tahun
Dalam sistem peradilan pidana, khususnya di Indonesia, jaksa sering kali menggunakan strategi penyusunan surat dakwaan yang bersifat bertingkat atau berlapis.
Fenomena pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren merupakan isu hukum yang kompleks karena melibatkan persinggungan antara hukum pidana materiil, perlindungan
Prinsip Ultimum Remedium merupakan salah satu pilar fundamental dalam hukum pidana Indonesia. Secara harfiah, istilah ini berasal dari bahasa Latin
Dalam sistem hukum Indonesia, konsep ganti kerugian mengalami pergeseran signifikan dari KUHP Lama (WvS) ke KUHP Baru (UU No. 1