1. Korporasi Itu Sendiri

Korporasi dapat langsung dimintai pertanggungjawaban pidana apabila suatu tindak pidana dilakukan untuk kepentingan perusahaan.

Korporasi yang dimaksud meliputi:

Badan Hukum

• Perseroan Terbatas (PT)

• Yayasan

• Koperasi

Bukan Badan Hukum

• Firma

• CV (Commanditaire Vennootschap)

Artinya, bukan hanya perusahaan besar berbadan hukum yang bisa dipidana, tetapi juga bentuk usaha lain yang menjalankan kegiatan bisnis.

2. Pengurus atau Direksi

Pengurus yang menjalankan operasional perusahaan juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Contohnya:

• Direktur

• Komisaris

• Pengurus aktif perusahaan

Jika mereka mengetahui atau menyetujui terjadinya pelanggaran hukum dalam perusahaan, mereka dapat dikenai sanksi pidana secara pribadi.

3. Pemberi Perintah

Pihak yang memberikan perintah untuk melakukan tindakan melanggar hukum juga termasuk subjek hukum pidana korporasi.

Istilah ini sering disebut sebagai Commanding Person.

Contohnya:

• Pemilik usaha

• Investor yang memiliki kendali

• Pihak yang menginstruksikan tindakan ilegal

Walaupun tidak menjalankan langsung, orang yang memberi perintah tetap dapat dipidana.

4. Pemimpin yang Memiliki Pengaruh

Seseorang yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan perusahaan juga bisa dimintai pertanggungjawaban.

Ini termasuk orang yang mungkin tidak tercatat secara formal sebagai pengurus, tetapi memiliki kontrol nyata terhadap kebijakan perusahaan.

Misalnya:

• Pemilik mayoritas

• Founder yang masih mengendalikan keputusan

• Advisor yang memiliki kontrol kuat

5. Personil Pengendali

Personil pengendali adalah pihak yang memiliki kendali terhadap aktivitas perusahaan.

Mereka mungkin tidak terlihat dalam struktur formal, tetapi memiliki pengaruh signifikan terhadap jalannya perusahaan.

Contoh:

• Pengendali keuangan

• Pengendali operasional

• Pihak yang mengatur kebijakan internal

6. Orang yang Melakukan Tindak Pidana untuk Kepentingan Korporasi

Setiap orang yang melakukan tindakan pidana atas nama atau untuk kepentingan korporasi juga dapat dipidana.

Misalnya:

• Karyawan yang melakukan penipuan atas instruksi perusahaan

• Staf yang melakukan manipulasi data demi keuntungan perusahaan

• Agen atau perantara yang bekerja untuk perusahaan

Kesimpulan

KUHP Baru memperjelas bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya berhenti pada perusahaan sebagai entitas. Hukum juga dapat menjangkau berbagai pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan perusahaan.

Secara umum, enam pihak yang dapat menjadi subjek hukum pidana korporasi adalah:

1. Korporasi itu sendiri

2. Pengurus atau direksi

3. Pemberi perintah

4. Pemimpin yang memiliki pengaruh

5. Personil pengendali

6. Orang yang melakukan tindak pidana untuk kepentingan korporasi

Dengan adanya aturan ini, diharapkan praktik bisnis menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan tidak disalahgunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum.