Tanah adalah suatu benda tidak bergerak yang merupakan aset memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga kepemilikannya harus mendapat perlindungan hukum yang kuat. Pemerintah melalui pendaftaran tanah , berupaya memberikan kepastian hukum atas hak tanah kepada Masyarakat. Namun pada kenyataan sering ditemukan kasus-kasus penyalahgunaan atau pemalsuan dokumen yang dijadikan dasar permohonan penerbitan sertifikat tanah, contoh pemalsuan alas hak, seperti jual beli palsu, akta warisd fiktif atau dokumen tanah tidak sah, Kasus-kasus penyalagunaan atau pemalsuan dokumen dalam proses penerbitan sertifikat tanah sering ditemukan.

Pemalsuan alas hak dalam penerbitan sertifikat tanah membawa konsekuensi hukum yang sangat serius dari sisi hukum agrarian maupun hukum pidana di Indonesia. Dalam konteks hukum agrarian, dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya, sertifikat merupakan bukti hak yang saha dan kuat atas kepemilikan tanah. Jika sebuah sertifikat diterbitkan berdasarkan dokumen alas hak yang dipalsukan, maka sertifikat tersebut dianggap cacat hukum dan dapat dibatalkan oleh badan pertanahan maupun melalui putusan pengadilan. Akibatnya, yang memperoleh sertifikat melalui pemalsuan tidak memiliki hak yang sah secara hukum atas tanah tersebut, dan kepemilikan tanah tersebut dapat dipertentangkan Kembali.

Dari prespekti hukum pidana, pemalsuan alas hak termasuk dalam kategori tindak pidana pemalsuan dokumen yang diatur dalam Kitab Undang_undang Hukum Pidana (KUHP) UU Nomor 1 Tahun 2023 tindak pidana pemalsuan dokumen atau surat secara umum diatur dari Pasal 391 s.d Pasal 400. Aturan dasar pemalsuan surat/dokumen umum.

Dasar hukum yang mengatur tentang pemalsuan dokumen :

·      Pasal 391 : Mengatur tindak pidana pemalsuan surat/dokumen secara umum (pembuatan surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang ) dengan ancaman pidana 6 Tahun.

·      Pasal 392 : Mengatur pelamsuan surat-surat tertentu yang ancaman pidananya lebih berat karena menyangkut dokumen berharga atau akta khusus.

·      Pasal 394 : Mengatur tentang keterangan palsu yang dimasukan kedalam akta otentik.

·      Pasal 395-400 : Mengatur bentuk khusus pemalsuan surat keterangan dokter, surat keterangan pejabat, dan surat-surat khusus lainnya.

Dalam ketentuan hukum pemalsuan dokumen yang digunakan untuk mendaftarkan dalam pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat, pemalsuan tersebut berimplikasi langsung terhadap keabsahan sertifikat tersebut dan dianggap sebagai kejahatan serius merugikan negara dan Masyarakat.

Lebih jauh lagi, akibat hukum dari pemalsuan alas hak tidak terbatas pada perbuatan pidana saja melainkan juga berdampak pada pembatalan sertifikat, hal tersebut menjadi pemicu sengketa pertanahan yang berkepanjangan, sengketa ini sering melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemilik asli, pemegang sertifikat palsu, hingga pemerintah yang berkepentingan menjaga kepastian hukum atas hak tanah.

Akibat Hukum Administratif

• Pembatalan SHM: Sertifikat cacat hukum dan dapat dibatalkan oleh BPN atau melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
• Status Tanah Kembali Semula: Hak atas tanah batal melekat pada pemegang sertifikat palsu dan status kepemilikan kembali ke pemilik sah atau tanah negara.
• Penghapusan Buku Tanah: Kantor pertanahan wajib mencoret hak yang sudah didaftarkan dari buku tanah.

Akibat Hukum Pidana

• Sanksi Penjara Pelaku: Pembuat atau pengguna surat palsu dijerat Pasal 391 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun.
• Pemalsuan Akta Otentik: Jika pemalsuan melibatkan akta otentik, ancaman hukuman bisa diperberat berdasarkan Pasal 392 KUHP.
• Pidana Tambahan: Pelaku dapat dikenakan denda serta hukuman tambahan berupa pencabutan hak tertentu jika merugikan pihak lain secara materiil.

Akibat Hukum Perdata

• Ganti Rugi: Pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil.
• Jual Beli Batal Demi Hukum: Transaksi atau peralihan hak (seperti jual beli atau hibah) yang didasarkan pada SHM palsu dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum.

Dalam pemalsuan dokumen proses hukum

Dalam proses hukum pidana dapat dilakukan pada dasarnya pihak kepolisia dapat melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen apabila terdapat bukti permulsaan yang cukup, dengan didukung adanya alat bukti lainnya untuk memperkuat bahwa telah terjadi pemalsuan yang dilakukan oleh seseorang, alat bukti lainnya dapat berupa saksi maupun surat dokumen-dokumen yang menjunjukan bahwa tanah yang dimaksudkan adalah milik korban, terkait pemalsuan surat terdapat putusan  Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2224 K/pid/2009 putusan ini pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Syafuddin Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat terkait akta tanah.